Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay, disela-sela saat menghadiri pelantikan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay, menekankan pentingnya melanjutkan program-program yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurutnya, ada lima hal strategis yang harus menjadi prioritas untuk pembangunan nasional.

"Presiden Prabowo telah berjanji untuk meneruskan program-program Jokowi, dan ini sangat penting. Terdapat lima aspek fundamental yang harus diperhatikan," ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Pertama, Saleh menekankan kebutuhan untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Ia menyatakan bahwa penciptaan lapangan kerja adalah kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, ia menggarisbawahi pentingnya swasembada pangan. "Indonesia harus mampu memproduksi kebutuhan pokok sendiri, sehingga tidak tergantung pada impor," tambah Politisi Fraksi PAN itu.

Ketiga, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus. Saleh berharap akses yang lebih baik dalam dua bidang ini dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, ia menginginkan perbaikan sistem demokrasi di Indonesia, termasuk pembagian kekuasaan yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyusunan struktur organisasi pemerintahan yang jelas.

Terakhir, Saleh menekankan perlunya meningkatkan diplomasi internasional. "Dengan diplomasi yang baik, harga diri bangsa kita akan meningkat dan kerja sama dengan negara lain akan lebih produktif," ungkapnya.

Dengan menekankan kelima prioritas ini, Saleh berharap bahwa pembangunan yang telah dimulai oleh Jokowi dapat dilanjutkan dan ditingkatkan dalam pemerintahan Prabowo. "Prioritas-prioritas ini harus menjadi pedoman, agar program lain yang menyusul tidak bertentangan dengan kepentingan dasar ini," tutupnya. (gal/aha)